Jakarta, 5 Desember 2025 – Untuk memperdalam pemahaman publik dan menguatkan aksi kolektif mengakhiri kekerasan, terutama kekerasan digital, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), UN Women, dan UNFPA, hari ini (05/12) menyelenggarakan pemutaran dan diskusi film UNiTE 2025. Acara ini sekaligus meluncurkan lima film pendek hasil dari program “UNiTE Short Film Fellowship 2025”.
Acara yang digelar di CGV fX Sudirman ini merupakan bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Inisiatif fellowship ini didukung oleh Global Affairs Canada dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga PBB serta mitra lokal seperti Siklus Indonesia dan Minikino.
Lima film pendek yang diproduksi oleh sineas muda Indonesia dari berbagai daerah—seperti Pontianak, Solo, Kupang, Makassar, dan Yogyakarta—menyoroti pengalaman kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ranah publik, privat, dan digital. Film-film ini diharapkan dapat membuka percakapan publik bahwa kekerasan berbasis gender adalah isu sistemik yang membutuhkan penyelesaian bersama.
Lima kelompok yang mendapatkan pendampingan UNiTE Short Film Fellowship adalah:
▪Gertak Film, Pontianak, film “FOTOME”
▪Kembang Gula, Solo, “Potret”
▪Komunitas Film Kupang, Kupang, “Malam Sepanjang Nafas”
▪KWRSS, Makassar, “DiRIAS Perias”
▪OMG Film, Yogyakarta, “Bubble Trouble”
Data kekerasan di Indonesia masih memprihatinkan. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mengungkap satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidup. Komnas Perempuan mencatat lebih dari 445.000 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2024, sementara organisasi SAFEnet menerima hampir 2.000 laporan kekerasan berbasis gender di dunia maya.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, dalam sambutannya menegaskan bahwa mengakhiri kekerasan adalah syarat mutlak bagi kemajuan bangsa. “Dunia digital bagaikan pedang bermata dua. Kita harus gunakan platform digital untuk kampanye kolektif kita secara bertanggung jawab,” pesannya.
Hassan Mohtashami, Perwakilan UNFPA Indonesia, menekankan kekuatan bercerita. “Apa yang kita lihat dalam film-film ini bukan sekadar cerita, tapi refleksi dari apa yang terjadi di masyarakat. Ini adalah kenyataan bagi banyak perempuan,” ujarnya.
Sementara Ulziisuren Jamsran, Perwakilan UN Women Indonesia, menyatakan bahwa film memiliki kekuatan mengubah cara pandang dan membangkitkan empati. “Kisah di layar bisa buka ruang aman untuk percakapan dan menginspirasi penonton untuk refleksikan perannya membangun lingkungan bebas kekerasan,” tambahnya.
Program fellowship ini dimulai dengan seleksi ketat dari lebih 180 pendaftar. Lima kelompok terpilih kemudian menjalani lokakarya dan pendampingan dari profesional, termasuk pakar kesetaraan gender, untuk memastikan narasi yang bertanggung jawab. Film-film hasil karya mereka akan ditayangkan untuk publik pada 5-7 Desember 2025.
Diskusi setelah pemutaran melibatkan sineas, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan, membahas pencegahan, akses keadilan, dan respons yang berpusat pada penyintas. Inisiatif ini merupakan investasi strategis dalam kepemimpinan anak muda dan advokasi kreatif untuk mendobrak budaya bungkam dan membangun solidaritas. (sirana.id)
