25 November 2025 – Memasuki rangkaian Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang diperingati secara global pada 25 November hingga 10 Desember, Perempuan Mahardhika menggelar Aksi Serentak di Jakarta, Palu, Samarinda, dan Manokwari. Aksi tahun ini mengusung tema utama “Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi,” sebagai peringatan atas memburuknya situasi demokrasi, ketidaksetaraan gender, dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, membuka konferensi pers dengan menegaskan bahwa HAKTP memiliki urgensi besar di tengah kemunduran demokrasi yang kini semakin nyata. Ia mengingatkan bahwa tanggal 25 November dipilih berdasarkan sejarah pembunuhan Mirabal Bersaudara oleh diktator Trujillo, yang menandai bagaimana rezim otoriter kerap menggunakan kekerasan terhadap perempuan sebagai alat kontrol sosial dan politik.
Mutiara menilai kondisi Indonesia saat ini mencerminkan pola yang sama. Ia menyebut berbagai indeks global—seperti Freedom House, Global State of Democracy Indices, dan Economist Intelligence Unit—yang menunjukkan tren penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. “Kita melihat perburuan aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan konflik berkepanjangan di Papua. Ini berjalan beriringan dengan PHK terhadap aktivis serikat buruh sebagai bentuk pemberangusan serikat,” ucapnya.
Dalam situasi tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan justru terus meningkat. Dari sinergi data KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan FPL, tercatat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, atau naik 2,4% dibanding tahun sebelumnya. Ada pula 290 kasus femisida yang teridentifikasi. Menurut Mutiara, perhatian pemerintah terhadap kasus-kasus ini masih sangat minim. Ia juga menyoroti penyangkalan negara terhadap kekerasan perempuan di masa lalu, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan terjadinya perkosaan massal perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998, serta stagnannya pengusutan atas kasus pembunuhan dan perkosaan yang dialami Marsinah, meskipun ia kini telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Pengabaian ini menunjukkan karakter rezim anti demokrasi yang berkepentingan melanggengkan ketidaksetaraan gender,” tambahnya.
Di Jakarta, Koordinator Perempuan Mahardhika, Sarah, menggambarkan kondisi kaum muda yang semakin terhimpit. Ia menyebutkan bahwa lapangan kerja yang menyempit, PHK massal tanpa kepastian, biaya pendidikan yang terus melonjak, serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan ekstraktif telah menciptakan tekanan berat bagi generasi muda. “Kriminalisasi terhadap ribuan anak muda kritis masih terus berlangsung. Kita hidup dalam kerentanan dan ketidakpastian,” ujarnya. Baginya, aksi ini menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa perempuan dan kaum muda tidak akan diam menghadapi situasi tersebut.
Dari Palu, Koordinator Mahardhika, Stevi, menyampaikan bahwa kekerasan sistematis terhadap perempuan di Sulawesi Tengah terus meningkat. Ia menyoroti meningkatnya kekerasan seksual dan femisida, termasuk dua kasus femisida pada 2024 dan dua kasus lagi pada 2025. “Semua ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan negara,” tegasnya. Ia juga menyoroti situasi buruh perempuan di kawasan industri nikel yang kerap mengalami kekerasan seksual, bahkan lima korban pelecehan di-PHK pada Oktober lalu. Selain itu, buruh perempuan hamil tidak memiliki fasilitas aman, dan polisi dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada korban.
Sementara itu, Koordinator Mahardhika Manokwari, Angelina Djopari, mengungkapkan kondisi perempuan Papua Barat yang masih jauh dari aman. Pegawai perempuan honorer, menurutnya, masih memperjuangkan upah layak dan hak-hak dasar. Kekerasan seksual di kampus dan lembaga pemerintah juga tercatat tinggi, termasuk di SMA. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak serta menyediakan fasilitas konseling bagi korban.
Perwakilan lain, Risna, menggambarkan situasi mencekam di Bintuni dan wilayah konflik Papua Barat. Akses menuju daerah konflik sangat sulit, penggunaan izin sangat ketat, dan perempuan serta anak menjadi kelompok paling terdampak. Ia juga mengkritik industri semen dan tambang yang terus diakomodasi pemerintah daerah meskipun kondisi pekerjanya buruk, bergaji rendah, dan bekerja dalam situasi tidak manusiawi.
Koordinator Samarinda, Naya, menjelaskan bahwa aksi di Samarinda akan dilakukan melalui aksi simbolik di berbagai titik publik dan kampus. Ia menyoroti dampak ekstraktivisme yang berat bagi perempuan di Kalimantan Timur, termasuk air bekas tambang yang berbahaya dan ikan yang tercemar limbah batu bara. Ia juga menyinggung kasus enam anak yang tenggelam di lubang tambang di Balikpapan, yang justru sering dibebankan sebagai kesalahan orang tua. “Pertanyaannya, mengapa lubang sebesar itu dibiarkan tanpa pengaman di dekat permukiman?” ujarnya.
Naya juga menegaskan bahwa peluang kerja layak bagi perempuan masih sangat terbatas. Banyak janji lowongan kerja berakhir dengan eksploitasi jam kerja dan upah rendah. Selain itu, sejak Agustus, kriminalisasi aktivis masih terjadi dan banyak rekan mereka masih berstatus tahanan kota atau tahanan politik.
Mengakhiri konferensi pers, Mutiara kembali menegaskan bahwa demokrasi adalah syarat utama bagi kerja layak dan kehidupan bebas kekerasan. “Perempuan tidak ingin lagi menjadi penopang krisis. Kami ingin perubahan sistem,” katanya. Ia juga menyoroti kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan intimidasi terhadap perempuan pembela ruang hidup yang semakin parah. Selain itu, ia mengajak masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas internasional, termasuk bagi rakyat Myanmar yang menghadapi pemilu di bawah junta militer dan rakyat Palestina yang masih mengalami genosida meskipun ada komitmen gencatan senjata. (Sirana.id)
