IKN – Ketersediaan air bersih di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali menjadi sorotan setelah hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan potensi ancaman serius. Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Laras Toersilowati, menyampaikan bahwa tanpa antisipasi matang sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah ini sangat mungkin menghadapi risiko krisis air. Hal itu ia sampaikan dalam paparan penelitian mengenai penggunaan data satelit untuk menganalisis perubahan iklim perkotaan, dalam kegiatan Ocean Indonesia and Atmosphere Training Workshop di BRIN Bandung, pada Selasa (16/9).
BRIN telah melakukan kajian prediksi ketersediaan air di IKN dan wilayah sekitarnya dengan metode artificial neural network (ANN). Model tersebut menghasilkan akurasi sangat tinggi, yakni 97,7% dengan kappa index 0,96. Dari pemetaan yang diperoleh, hanya sekitar 0,5% air yang tampak tersedia langsung di permukaan tanah. Sekitar 20% tersimpan dalam vegetasi, sementara 79% lainnya merupakan area non-air yang telah berubah menjadi lahan terbangun. Laras menegaskan bahwa angka-angka ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih mengingat target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
“Hasil ini adalah peringatan keras bagi para pemangku kebijakan. Air permukaan yang terlihat hanya 0,5%—jumlah yang sangat tidak ideal untuk menopang kebutuhan sebuah kota baru,” ujar Laras dalam Media Lounge Discussion (MELODI) BRIN, Kamis (2/10).
Di sisi lain, proses pembangunan di kawasan Sepaku terus berjalan, termasuk di sekitar Sungai Sepaku yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat. Kini, akses warga ke sungai tersebut semakin terbatas. Kisah Sibukdin, salah satu warga, mencerminkan kondisi tersebut. Pada akhir 2024, ia harus mengeluarkan puluhan juta rupiah hanya untuk mendapatkan air bersih. Sebelumnya, kebutuhan air keluarganya terpenuhi dari sungai di sekitar rumahnya. Namun sejak pembangunan intake air di RT 3 Kelurahan Sepaku demi proyek IKN, debit sungai menurun tajam dan kualitas air menurun, sehingga tak layak digunakan. Akibatnya, keluarga Sibukdin dan warga Suku Balik lainnya terpaksa membeli air tandon, seharga Rp 90 ribu per sekali isi, yang hanya bertahan dua hari.
Situasi krusial ini pula yang menjadi alasan Pemerintah Korea Selatan ikut terlibat melalui rencana hibah proyek Water Purification Project dan Smart City Corporation Center. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Otorita IKN dan Acting Ambassador Korea Selatan, Park Soo-deok, pada Kamis (20/11/2025). Proyek penyediaan air bersih itu kini dalam tahap perencanaan dan ditargetkan mulai dibangun pada awal 2026, dengan percepatan penyelesaian untuk mendukung infrastruktur dasar IKN menjelang 2028.
Ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan Korea Selatan dan berharap proyek ini segera memberi manfaat bagi pembangunan IKN. Sementara itu, Park Soo-deok memastikan pihaknya siap menindaklanjuti proyek tersebut, termasuk mengirimkan tim teknis dalam dua minggu ke depan untuk menyusun langkah lebih detail di lapangan. (Sirana.id)
Baca juga: Upaya Pemuda Suku Balik Mempertahankan Eksistensi di Antara Riuh IKN
