Studi terbaru CELIOS bertajuk “Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Miskin” menemukan bahwa ketimpangan di Indonesia telah berada di titik dimana kekayaan 50 orang terkaya di negeri ini setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu 6 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki kuadriliuner pertama dalam sejarah. Sementara, pada saat yang sama, butuh waktu 133 tahun untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Termasuk ratusan ribu rakyat miskin Kaltim.
Studi CELIOS ini juga mengungkap bahwa industri ekstraktif banyak memberi andil pada buruknya kondisi ketimpangan di Indonesia. CELIOS juga mengungkapkan bahwa separuh dari 50 orang terkaya di Indonesia terafiliasi dengan bisnis industri ekstraktif.
“Sekalipun industri raksasa ini merupakan kontributor utama pendapatan pemerintah melalui pajak dan royalti, hasil dari aktivitas industri ini acap kali hanya mengalir pada segelintir elit negeri,” papar CELIOS dalam publikasinya.
Beberapa orang terkaya di negeri ini, berhasil menambah tumpukan kekayaannya dari sumber daya alam Kalimantan Timur. Misalnya pemilik Harita Group melalui PT Lana Harita Indonesia yang beroperasi di Samarinda dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terafilisasi dengan Pan-United Investment Pte. Ltd, Singapura (10%), Lanna Resources Public Co. Ltd, Thailand (55%), dan perusahaan Indonesia milik keluarga Lim Hariyanto, PT Harita Mahakam Mining (35%).
Tentu tak lupa Dato’ Low Tuck Kwong pemilik Bayan Resources yang dijuluki The Coal King. Dia melejit dan sempat jadi orang tajir se-Indonesia. Walau kini turun peringkat, dia masih dalam jajaran orang terkaya di Indonesia, berkat tumpukan batu bara yang mayoritas dikeruknya di Kaltim. Dari laman Bayan, mereka telah memproduksi lebih dari 45 juta ton pada 2023. Naik dibandingkan 2022 yang hanya 38,9 juta ton.
Maka jangan heran jika Dato’ Low Tuck Kwong yang memegang saham 61,01 persen pada akhir 2023 bisa menyimpan kekayaan triliunan rupiah. Bahkan setelah 22 persen saham bernilai ratusan triliun diberikan ke anaknya Elaine Low, Dato’ tetap akan kaya raya.
Dan Ribuan Orang Masih Miskin di Kaltim
Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada awal 2024, di provinsi tempat batu bara itu dikeruk, diangkut, dan dikirim ke luar negeri, ada 221 ribuan penduduk yang tergolong miskin. Mereka hidup kurang dari Rp833.955 untuk tiap orang per bulan.
Kekayaan sumber daya alam (SDA) di Kaltim memang tak berbanding lurus dengan upaya menyejahterakan seluruh masyarakatnya. Kemiskinan masih ada, sekolah tak layak masih ada, dan pengangguran juga banyak. Begitu pun dengan bencana ekologis dan kematian puluhan anak-anak di lubang tambang.
Sektor ini, juga jadi bancakan. Akademisi di Kaltim pun menyuarakan soal pengusutan tuntas korupsi-korupsi di sektor sumber daya alam.
Dalam keterangan tertulisnya, FH SAKSI Unmul menegaskan, kerentanan korupsi di sektor SDA dan lingkungan mengakibatkan eksploitasi SDA yang serampangan. Hingga akhirnya membawa dampak buruk bagi individu, masyarakat, juga lingkungan. Izin yang pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengontrol pemanfaatan SDA justru menjadi barang dagangan para pemangku kewenangan. Seperti kasus dugaan korupsi yang tengah membelenggu mantan Gubernur Kaltim. Dugaan kasus itu pun menambah daftar panjang korupsi SDA di Kaltim.
“SDA menjadi “lahan basah” kepala daerah untuk melakukan korupsi melalui berbagai cara. Mulai dari penyalahgunaaan kewenangan, suap, hingga gratifikasi,” sebut FH SAKSI Unmul dalam rilisnya.
SAKSI sebenarnya menyayangkan KPK baru melakukan penyidikan terhadap kasus ini mengingat korupsi terjadi pada saat AFI masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun mereka tetap meminta KPK harus mengusut semua kepala daerah lain yang pernah menjabat pada saat kewenangan pemberian izin tambang masih menjadi kewenangan daerah. (Sirana.id)
