PULUHAN Juta rupiah harus dikeluarkan Sibukdin untuk dapat air. Padahal, dahulu Sibukdin hidup dari air yang melimpah di dekat rumahnya. Sejak pembangunan intake air di RT 3 Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku demi pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, dia tid3ak bisa lagi mengakses air di sungai-sungai yang berada di seberang dan belakang rumahnya. Sebab, debit air sedikit dan dirasa tak layak dipakai.
Belakangan dia dan tetangganya yang kebanyakan masyarakat adat Suku Balik pun harus membeli air tandon. Satu tandon, Rp 90 ribu yang bagi Sibukdin sekeluarga habis dalam waktu dua hari saja, karena anggota keluarganya cukup banyak.
“Karena keluar uang itu, makanya kita coba bikin sumur bor. Jadi, saya enggak usah beli air lagi,” kata lelaki yang juga Ketua Adat Suku Balik tersebut, pada Desember 2024.
Sibukdin pun mengenang. Di masa kecilnya, ketika dia sudah tak punya orangtua, tinggal bersama pamannya. Rumah mereka di tepi sungai. Hidup mereka, bergantung pada sungai. Sumber protein dari ikan di sungai, sementara sayur dan karbohidrat berasal dari ladang dan hutan. Mereka berkebun, menanam padi gunung, mencari madu, berburu, dan memancing ikan. Air pun tinggal ambil. Mereka dulu hidup berkecukupan dari tuah hutan dan sungai. Tetapi, sekarang tak semudah itu.
Tidak pernah terpikirkan dia, di masa tuanya, masyarakat Suku Balik akan membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, realita itu dirasakan saat ini. Sungai di dekat rumah mereka dipagari beton-beton gergasi. Katanya, akan buat sumber air bagi Sepaku dan IKN nanti. Sungai menyempit tak bisa dilewati atau jadi jalur transportasi. Padahal, sungai itu dahulu bisa dilewati ponton pengangkut kayu dari perusahaan kayu di hulunya.
Baca Juga: Upaya Pemuda Suku Balik Mempertahankan Eksistensi di Antara Riuh IKN
Katanya, IKN Akan Terus Berjalan
Namun, Prabowo Subianto yang kini melanjutkan pemerintahan setelah Joko Widodo memastikan pembangunan IKN akan terus berjalan. Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono usai mengikuti ratas terkait Ibu Kota Negara, pada Selasa (21/01/2025) di Istana Presiden, Jakarta.
“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi.” ujar Basuki seperti dalam keterangan tertulis yang dibagikan Humas OIKN.
Basuki mengungkapkan bahwa pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025 – 2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun. “Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. “Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara.” ungkap Kepala Otorita IKN.
Di samping itu, Kepala Otorita IKN juga mengungkapkan bahwa Otorita IKN memilki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.
“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” ujar Basuki.
Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU.” ujar Basuki.
Lebih lanjut, terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kemudian, Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun.” ujarnya.
Terakhir, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN, agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan keberlanjutan Pembangunan IKN.
“Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.
Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif tentu dengan review disana-sini secara teknis. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
“Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik,” ungkap Menteri AHY.
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” lanjut AHY.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dalam keterangan persnya melaporkan bahwa 27 tower di IKN sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri juga sudah siap diresmikan. (fy/sirana.id)
