New York, 2 Desember 2025 — Teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang sangat cepat dinilai dapat memperdalam ketimpangan antar negara jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini disampaikan dalam laporan terbaru United Nations Development Programme (UNDP) yang berjudul The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries. Laporan tersebut menjelaskan bahwa negara-negara memasuki era AI dengan tingkat kesiapan yang berbeda, sehingga tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan pembangunan bisa makin melebar.
Asia dan Pasifik menjadi kawasan yang berada di pusat perkembangan AI. Dengan 55% populasi dunia, wilayah ini juga menjadi rumah bagi lebih dari separuh pengguna AI global. Inovasi yang melonjak pesat terjadi berkat dominasi Tiongkok dalam 70% paten AI dan kemunculan lebih dari 3.100 perusahaan AI baru di enam negara. AI bahkan diperkirakan mampu menambah pertumbuhan PDB kawasan hingga 2 poin persentase per tahun, serta memicu peningkatan ekonomi ASEAN hampir 1 triliun dolar AS dalam sepuluh tahun mendatang.
“Perkembangan AI berlangsung sangat cepat, sementara banyak negara masih berada di tahap awal,” kata Kanni Wignaraja, Asisten Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik. Ia menegaskan bahwa contoh di kawasan ini menunjukkan bagaimana kesenjangan dapat muncul antara negara yang menguasai AI dan negara yang hanya menjadi pengguna.
Selama hampir 50 tahun, negara-negara berpenghasilan rendah telah menutup ketertinggalan dari negara maju berkat teknologi, perdagangan, dan pembangunan. Namun laporan UNDP memperingatkan bahwa tren positif ini dapat terancam jika AI tidak diiringi kebijakan yang inklusif.
Kesiapan digital pun sangat beragam. Negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok sudah sangat maju dalam infrastruktur dan keterampilan AI, sementara negara lain masih berusaha memenuhi akses teknologi dasar. Perbedaan kapasitas ini diperparah oleh lemahnya literasi digital, infrastruktur terbatas, dan risiko baru seperti hilangnya pekerjaan, ketimpangan data, serta meningkatnya kebutuhan energi dan air akibat penggunaan AI.
Sara Ferrer Olivella, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, menekankan pentingnya penerapan AI yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, terutama dalam pengelolaan air, energi, dan pangan.
Laporan tersebut juga mencatat kerentanan perempuan, pemuda, penduduk desa, dan masyarakat adat terhadap risiko eksklusi digital. Meski begitu, AI tetap menawarkan peluang besar untuk meningkatkan layanan publik, seperti platform Traffy Fondue di Bangkok atau layanan Moments of Life di Singapura.
UNDP menilai bahwa kemampuan suatu negara dalam membangun keterampilan, komputasi, dan tata kelola akan menentukan siapa yang maju dan siapa yang tertinggal dalam era AI. (Sirana.id)
