Temuan survei Populix menyatakan, tak semua pekerja mengetahui hak dasar yang harus ia dapatkan sebagai tenaga kerja. Survei mengenai hak dasar ini dilakukan terhadap 626 pekerja yang terdiri dari pegawai swasta, freelance, ASN/PNS/pegawai pemerintah, dan pegawai BUMN dengan tingkat pendidikan SMA hingga S2 (magister). Responden tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara dengan jabatan pekerjaan staff hingga Kepala Divisi. Survei dilakukan secara online pada bulan September 2024.
Tiga hak dasar yang kurang diketahui adalah Hak atas Penempatan Tenaga Kerja (37%), Hak Ikut dalam Serikat Pekerja atau Buruh (31%), dan Hak Mogok Kerja (8%). Dalam survei Populix terhadap pekerja yang terdiri dari karyawan swasta, freelance, PNS/ASN, dan karyawan BUMN juga terlihat bila tak semua pekerja memahami hak dasarnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Senior Research Executive Populix, Muhammad Iqbal mengatakan cukup banyak pekerja yang tak tahu secara persis jenis haknya. “25% pekerja bahkan mengatakan bahwa mereka tahu ada hak dasar yang diatur perundangan, tetapi tidak tahu seperti apa UU-nya dan apa saja haknya,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal di antara sejumlah hak dasar pekerja, yang paling banyak terpenuhi dan juga diketahui para pekerja adalah hak atas upah, istirahat, dan hak untuk mendapatkan cuti. Namun, terdapat juga hak yang paling sedikit atau sering tak terpenuhi yakni; hak mendapatkan pesangon apabila terjadi PHK, hak atas penempatan tenaga kerja, hak untuk ikut dalam serikat pekerja/buruh, dan hak melakukan mogok kerja.
“Terlihat jika tiga hak terakhir ini, hak penempatan tenaga kerja, berserikat, dan mogok, paling sedikit diketahui sebagai hak dasar, serta menjadi hak yang paling sedikit terpenuhi. Bisa jadi ketidaktahuan pekerja ini menyebabkan haknya tak terpenuhi,” kata Iqbal dalam webinar “Kenali Hakmu Sebagai Karyawan” yang diselenggarakan Populix pada Selasa (24/09/24).
Sementara itu, Head of Human Resources Populix Jonas Danny menyoroti dampak akan minimimnya pengetahuan terhadap hak dasar ini. Ia menyebut pengetahuan yang minim ini adalah satu sebab munculnya kasus-kasus serta konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Terkadang pelanggaran ini terjadi karena faktor ketidaktahuan dari salah satu pihak, baik dari segi peraturan yang berlaku, maupun tata-cara administrasinya.
“Oleh karena itu, penting untuk diadakan edukasi secara berkala, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja, demi menjaga keharmonisan hubungan industrial seluruh pihak,” ujar Jonas.
Selain mengulas mengenai hak dasar yang paling tak disadari oleh pekerja, survei ini juga menggali pihak yang tidak puas akan hak yang diterima saat ini dan yang rentan mengalami pelanggaran hak. “Dari survei ini, kami menemukan pekerja lulusan S2 atau magister cenderung kurang puas dengan upah yang mereka terima saat ini. Gen Z cenderung kurang mendapat kesempatan dan perlakuaan yang sama dari perusahaan, sementara pekerja lulusan SMA atau sederajat rentan terhadap diskriminasi di tempat kerja,” jelas Iqbal.
