Jakarta — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak seharusnya hanya menonjolkan kemajuan fisik dan teknologi, tetapi juga perlu menempatkan integrasi sosial dan budaya sebagai dasar utama agar kota baru ini tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Pandangan tersebut mengemuka dalam seminar “Assembling Nusantara 2: The Collaborative and Integrative Paradigm of Indonesia’s New Capital City Toward a Global Modern City” yang diselenggarakan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) BRIN di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Kamis (4/12).
Seminar ini menghadirkan dua peneliti PMB-BRIN, Galuh Indraprasta dan Ari Nurlia, yang memaparkan hasil riset mengenai pentingnya pendekatan kolaboratif dan integratif dalam pembangunan IKN. Keduanya menekankan bahwa riset sosial-budaya memiliki peran penting agar pembangunan ibu kota baru selaras dengan cita-cita menjadi kota modern berkelas global tanpa kehilangan jati diri Nusantara.
Galuh Indraprasta menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak bisa hanya berfokus pada infrastruktur dan kecanggihan teknologi. Menurutnya, identitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia harus menjadi bagian utama dalam perencanaan kota. Ia menilai modernitas sebuah kota global tidak boleh menghapus akar budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Karena itu, IKN perlu dibangun dengan prinsip keberlanjutan sosial dan budaya, bukan semata keberlanjutan teknologi.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku industri, hingga komunitas lokal. Dengan cara ini, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya tampak modern secara fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tetap sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Galuh berharap riset sosial-budaya PMB-BRIN dapat memberi kontribusi nyata dalam mewujudkan IKN yang mencerminkan kekayaan identitas bangsa.
Sementara itu, Ari Nurlia memaparkan konsep Smart Forest City sebagai landasan perencanaan IKN. Konsep ini menggabungkan pemanfaatan teknologi modern dengan upaya pelestarian lingkungan, sejalan dengan komitmen global terhadap pengurangan deforestasi dan pembangunan rendah karbon. Ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota seharusnya menjadi solusi atas persoalan kepadatan penduduk dan tekanan lingkungan di Jakarta, bukan sekadar pemindahan pusat administrasi.
Ari menjelaskan bahwa wilayah IKN memiliki luas sekitar 256.000 hektare, dengan hampir 60 persen berupa kawasan hutan. Namun, kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti lubang bekas tambang, risiko kerusakan ekologi, serta potensi konflik klaim lahan masyarakat adat Paser Balik, Dayak, dan Kutai. Karena itu, pembangunan IKN menargetkan 75 persen area hijau, restorasi hutan jangka panjang hingga 100 tahun, serta pencapaian emisi karbon netral pada 2045.
Ia menambahkan, enam klaster strategis mulai dari teknologi bersih, pertanian berkelanjutan, hingga pendidikan dan industri 5.0 diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru di luar Jawa. Ari menegaskan perlindungan hak masyarakat lokal, pemerataan akses layanan dasar, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan merupakan syarat mutlak agar pembangunan IKN tidak menimbulkan marginalisasi sosial. (Sirana.id)
Baca juga: Sinergi Otorita IKN dan BRIN Perkuat Fondasi Tata Ruang dan Sosial Ibu Kota Baru
