SAMARINDA – Jadi provinsi penghasil utama batu bara, tak jamin warganya kenyang. Pasalnya batu bara tak bisa diolah jadi makanan dan meskipun menghasilkan triliunan rupiah dari pertambangan, akses di provinsi ini masih terbatas. Walhasil, jeritan pun datang dari kabupaten termuda di provinsi ini. Kemarau membuat sungai Mahakam di hulu yang jadi satu-satunya akses, tak bisa dilewati. Pasokan pangan pun menipis. Sebab, gagal panen di lahan pertanian makin sempit, akibat kemarau mendera. Hantu krisis pangan kalimantan timur pun membayangi.
Pada pekan lalu misalnya, harga beras di Long Apari, Mahakam Ulu mencapai Rp1 juta per 25 kilogramnya. “Ketika air surut, pasokan bahan pokok dan BBM tersendat. Harga-harga naik tajam,” kata Camat Long Apari, Petrus Ngo dalam rapat daring pada 25 Juli 2025.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, menjelaskan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi fokus utama penanganan saat ini, menyusul bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan melonjaknya harga kebutuhan pokok di daerah tersebut.
Sebagai respons, Pemprov Kaltim melalui DPTPH telah menyalurkan 68,5 ton beras bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ini disalurkan ke dua kecamatan paling parah terdampak, yaitu Long Apari dan Long Pahangai, dengan alokasi 20 kilogram beras untuk setiap kepala keluarga.
Kaltim saat ini telah menyiapkan cadangan pangan sebesar 506 ton, yang disiapkan untuk segera didistribusikan bila terjadi kondisi darurat. Selain Mahakam Ulu, wilayah yang menjadi perhatian serius pemerintah karena tergolong dalam kategori rentan rawan pangan adalah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat (Kubar). Namun, distribusi bantuan ke daerah tersebut masih menunggu disposisi dari Gubernur Kaltim.
“Cadangan pangan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif pemerintah terhadap bencana, inflasi ekstrem, maupun gangguan sosial yang berdampak langsung pada akses pangan masyarakat serta disiapkan untuk situasi mendesak. Jika suatu daerah mengalami krisis karena bencana atau gejolak sosial, kami bisa segera menyalurkan bantuan, tentunya atas permintaan resmi dari pemerintah kabupaten atau kota,” jelas Amaylia pada Senin (4/8/2025).
Dia menambahkan, status kerawanan pangan suatu wilayah ditentukan berdasarkan sembilan indikator utama, mulai dari ketersediaan pangan lokal seperti produksi padi dan jagung, angka stunting, hingga akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Tahun lalu misalnya, Kecamatan Busang di Kutai Timur pernah masuk dalam kategori rawan pangan karena masalah air bersih. Namun setelah ada perbaikan infrastruktur, statusnya sudah membaik,” tambahnya.
Sementara itu, kerentanan krisis pangan kalimantan timur memang ada. Pasalnya, pasokan pangan Kaltim masih banyak yang bergantung dari luar daerah dan diperparah jalur distribusi yang tak mulus. Sementara, pertanian Kaltim tak menunjukkan grafik yang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, luas panen padi di Kalimantan Timur pada 2023 hanya ada 57 ribu hektare. Sementara, lima tahun sebelumnya atau pada 2018, luas panen padi di angka 65 ribu hektare. Hal ini berdampak pada produksi beras di Kalimantan Timur. Kaltim pada 2024 misalnya hanya bisa menghasilkan 145 ribu ton. Padahal, kebutuhan provinsi ini setidaknya sekitar 350 ribu ton per tahun. (ffy/sirana.id)
baca juga: Musim Kemarau Mulai Terasa, Ancaman Kebakaran Hutan Kaltim Menghantui
