Samarinda – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah menyampaikan sebenarnya ada 53 perguruan tinggi (PTN dan PTS) yang menandatangani MoU pada Launching Program Gratispol 21 April lalu. Namun, saat ini baru tujuh PTN yang melanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS) karena telah memenuhi syarat kelengkapan data mahasiswa baru. Totalnya 16.823 ribu mahasiswa baru yang akan menerima manfaat langsung berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Tujuh perguruan tinggi tersebut antara lain:
- Universitas Mulawarman (Unmul): 7.714 mahasiswa
- UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): 2.225 mahasiswa
- Politeknik Negeri Samarinda (POLNES): 2.122 mahasiswa
- Poltekkes Kemenkes Kaltim: 997 mahasiswa
- Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani): 465 mahasiswa
- Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba): 1.020 mahasiswa
- Institut Teknologi Kalimantan (ITK): 2.280 mahasiswa
Dalam perjanjian, ketujuh PTN sepakat untuk tidak lagi melakukan pemungutan UKT kepada mahasiswa baru, kecuali jika jumlah UKT melebihi ambang batas bantuan. Sebagai contoh, jika bantuan dari Pemprov sebesar Rp 7,5 juta, dan UKT mahasiswa mencapai Rp 8 juta, maka selisih Rp 500 ribu akan menjadi tanggung jawab mahasiswa.
Bagi sekitar seribu mahasiswa Unmul yang sudah terlanjur membayar UKT, Dasmiah memastikan mereka akan menerima refund sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak butuh waktu lama, dari pelantikan Gubernur pada Februari hingga penandatanganan PKS, hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk mematangkan program berskala besar ini. Kecepatan dan komitmen inilah yang menjadi sorotan publik.
“Artinya memang realisasi program pendidikan gratis ini sudah sangat cepat. Proses kita dari Februari, hanya tiga bulan kita sudah melakukan PKS,” ujar Dasmiah.
Sementara itu, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan untuk tahap awal, bantuan pendidikan gratis ini dikhususkan bagi mahasiswa baru (maba) tahun ajaran 2025/2026. Menurut Sri Wahyuni, hal ini dilakukan karena saat Gubernur dilantik pada Februari lalu, APBD 2025 sudah disahkan, sehingga tidak memungkinkan pergeseran total. Alokasi untuk mahasiswa aktif semester 2 hingga semester 8 telah disiapkan pada tahun anggaran 2026.
“Tahun depan semester 2 sampai semester 8 juga akan mendapat bantuan pendidikan gratis,” tegas Sekda Sri. (sirana.id)
