SAMARINDA – Pinjol atau pinjaman ilegal, menjadi salah satu momok masyarakat. Dalam tiga bulan saja, lebih seribu Pinjol Ilegal dihentikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara.
OJK Kaltim-Kaltara dari Januari-Maret 2025 berhasil menghentikan 1.332 entitas keuangan ilegal. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman mengatakan, dari total 1.332 entitas ilegal yang dihentikan, 1.123 entitas merupakan pinjaman online ilegal. Modus utama yang digunakan oleh pinjol ilegal ini adalah penyebaran data pribadi nasabah, yang sangat merugikan dan melanggar privasi.
“209 penawaran investasi ilegal juga ditemukan dalam bentuk situs dan aplikasi, berpotensi besar merugikan masyarakat secara finansial,”ungkapnya pada Rapat Koordinasi Semester 1 tahun 2025 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) di Ruang Derawan BI Kaltim, Selasa (20/5/2025).
Secara keseluruhan, sejak tahun 2017 hingga 31 Maret 2025, Satgas Pasti telah menghentikan total 12.721 entitas keuangan ilegal dengan rincian 1.737 entitas investasi ilegal, 10.733 pinjaman online ilegal termasuk pinjaman pribadi 251 entitas gadai ilegal.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang dilakukan oleh entitas ilegal bernama WPONE. Satgas Pasti secara resmi telah menyatakan WPONE sebagai entitas keuangan ilegal sejak 24 Januari 2025 melalui siaran pers.
Sebagai langkah strategis untuk menghadapi pengaduan terkait penipuan keuangan, telah dibentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). OJK dan anggota Satgas Pasti lainnya, yang didukung oleh asosiasi industri jasa keuangan, membentuk IASC sebagai forum koordinasi antar OJK, Bank Indonesia, anggota Satgas, dan pelaku industri jasa keuangan.
IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan, melakukan identifikasi mendalam antar pihak terkait penipuan dan mengupayakan pengembalian dana korban dan melakukan upaya penindakan hukum bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang tergabung dalam Satgas Pasti. (Sirana.id)
