Amnesty International merespons penanganan demonstrasi di sejumlah kota yang berujung pada kekerasan dan penangkapan peserta aksi.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan gelombang protes di sejumlah kota seperti Jakarta, Medan, hingga Pontianak kembali diwarnai penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian.
“Kami memahami kompleksitas lapangan di mana aparat harus menggunakan kekuatan dalam menangani situasi yang mengandung kekerasan. Tapi jangan berlebihan. Tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan, proporsional dan akuntabel. Namun yang terlihat adalah tindakan tidak proporsional seperti gas air mata, pemukulan, dan juga penangkapan sewenang-wenang,” kata Usman.
Sejumlah aparat tak hanya menyasar peserta aksi. Tapi juga jurnalis yang meliput aksi. Ada jurnalis Kantor Berita Antara yang menjadi korban kekerasan aparat saat meliput aksi di depan DPR pada 25 Agustus lalu. Ada pula empat jurnalis di Medan yang dihadang dan alat kerjanya dirampas. Bahkan ada yang jadi korban kekerasan aparat. Taktik ini dilarang. Polisi sebagai bagian dari pemerintah serta penegak hukum, wajib melindungi kerja-kerja jurnalistik.
Setiap warga berhak menyatakan pendapat tanpa intervensi, termasuk lewat unjuk rasa.
“Demonstrasi mahasiswa, pelajar, buruh, dan warga dalam beberapa hari terakhir – yang berlanjut pada hari ini hingga Jumat esok – adalah ekspresi sah yang dilindungi hukum. Hentikan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap masyarakat yang memprotes DPR dan pemerintah. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi mereka,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sepanjang pekan ini berlangsung sejumlah aksi protes di beberapa kota. Di Jakarta pada Senin 25 Agustus lalu berlangsung aksi protes di gerbang Kompleks MPR/DPR dari beragam kelompok dengan beragam tuntutan, mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR.
Aksi tersebut berlanjut pada kericuhan antara pemrotes dengan aparat dan berujung pada penangkapan. Berdasarkan pemberitaan di media, Polda Metro Jaya mengungkapkan menangkap 351 orang, termasuk setidaknya 196 pelajar di bawah umur. Semua pelajar telah dibebaskan pada Selasa 26 Agustus tanpa dikenakan tuduhan, namun 155 orang dewasa yang ditahan masih tetap diperiksa terkait tiga laporan pengeroyokan dan satu laporan perusakan kendaraan oleh massa. Selain itu seorang pewarta foto dari kantor berita Antara menjadi korban kekerasan, yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian saat korban tengah menjalankan tugas peliputan.
Di Medan, polisi menangkap 44 peserta massa aksi saat demo penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI di Gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa 26 Agustus. Sebanyak 42 orang telah dibebaskan, sedangkan dua lainnya diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penanganan lebih lanjut. Empat jurnalis di Medan dilaporkan mengalami penghalangan, perampasan alat kerja, bahkan satu di antara mereka jadi korban dugaan kekerasan polisi saat meliput demo.
Di Pontianak, pada Rabu 27 Agustus kemarin berlangsung aksi protes dengan sejumlah tuntutan, seperti pencabutan tunjangan DPR RI, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta peningkatan gaji guru dan dosen. Namun aksi protes berlangsung ricuh setelah terjadi bentrokan antara aparat dengan massa aksi dengan penembakan gas air mata dan penangkapan atas 14 orang, yang kebanyakan masih di bawah umur dan diduga terlibat pengrusakan dan membawa senjata tajam. Sejumlah aparat dan mahasiswa dikabarkan luka-luka dalam aksi demo tersebut.
Hari ini (28/08) juga berlangsung aksi protes massa buruh di Jakarta dan kota-kota lain dengan tuntutan utama, di antaranya, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Begitu pula Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan aksi pada Jumat 29 Agustus 2025. (sirana.id)
