Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak serta perlindungan perempuan dan anak tetap terpenuhi di tengah situasi darurat akibat bencana.
Menteri PPPA menjelaskan bahwa dalam kondisi bencana, perempuan dan anak berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, tekanan psikologis, hingga risiko terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, Pos SAPA akan dihadirkan di area pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, pendampingan psikososial, serta tempat pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kementerian PPPA juga melihat adanya potensi kerja sama yang kuat dengan berbagai lembaga masyarakat yang selama ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Pemetaan lembaga masyarakat yang memiliki program berkelanjutan dan menetap di wilayah terdampak bencana dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan Pos SAPA serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak.
Selain aspek perlindungan, pemenuhan hak pendidikan juga menjadi perhatian. Kemen PPPA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dinas pendidikan setempat untuk memanfaatkan Pos SAPA sebagai ruang sementara kegiatan belajar mengajar, selama sekolah belum dapat digunakan akibat dampak banjir. Kondisi psikologis tenaga pendidik dan peserta didik pun menjadi fokus pendampingan pascabencana.
Dukungan dari pemerintah daerah turut disampaikan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri. Ia berharap Pos SAPA dapat menjadi wadah perlindungan yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif DP3A serta Kemen PPPA dalam memastikan kebutuhan khusus perempuan dan anak terpenuhi serta terlindungi dari kekerasan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bireuen, Dailami, menyebutkan bahwa koordinasi lintas pihak terus dilakukan dalam penanganan pascabencana. Saat ini, layanan dukungan psikososial dan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan dan anak menjadi kebutuhan mendesak di wilayah terdampak.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Aceh, Meutia Juliana, menambahkan bahwa sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam masa tanggap darurat. Meski menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana akibat banjir, UPTD PPA di tingkat kabupaten dan kota tetap berupaya memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Sebagai tindak lanjut, Kemen PPPA menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat agar Pos SAPA dapat berjalan optimal. Penanganan bencana diharapkan tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perempuan dan menjamin perlindungan khusus bagi anak. (Sirana.id)
