Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada 26 November 2025 sebagai bencana nasional. Permintaan ini disampaikan menyusul dampak kerusakan yang dinilai sangat luas, mulai dari permukiman warga, infrastruktur, hingga sumber penghidupan masyarakat, terutama petani. Kondisi tersebut disebut telah melampaui kemampuan warga dan pemerintah daerah untuk menanganinya secara mandiri.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, yang turun langsung ke lokasi terdampak di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, menyampaikan bahwa situasi di lapangan masih berada dalam kondisi darurat. Lumpur masih mengendap di rumah-rumah warga, akses air bersih sangat terbatas, dan hujan hingga kini masih terus turun. Keadaan ini meningkatkan risiko terjadinya bencana lanjutan serta memperlambat proses pemulihan.
Dalam pernyataan terbukanya, Henry Saragih menggambarkan kerusakan parah pada sektor pertanian. Ia menyebut sawah-sawah petani di Aceh Tamiang rusak dan tertutup lumpur, termasuk kawasan Daulat Pangan SPI di Pusdiklat Bingkai Alam Raya, pusat pendidikan dan pelatihan petani yang dibangun pascatsunami 2006. Menurutnya, seharusnya periode ini sudah memasuki masa tanam, namun kondisi lahan yang rusak membuat petani tidak memungkinkan untuk memulai aktivitas tersebut.
Henry menegaskan bahwa petani menjadi kelompok yang paling terdampak karena mayoritas tinggal di wilayah sekitar bantaran sungai. Banjir yang terjadi, khususnya di Aceh Tamiang, disebut sebagai dampak dari rusaknya daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara di Kuala Simpang. Kerusakan yang meluas ini, menurutnya, tidak cukup ditangani hanya dengan upaya pembersihan lumpur dan sampah kayu di permukiman maupun lahan pertanian.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan peringatan dini dan arahan yang jelas kepada masyarakat, mengingat hujan masih terus berlangsung. Kepada Presiden Prabowo, Henry secara khusus memohon agar banjir ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut dinilai penting untuk menggerakkan seluruh jajaran pemerintahan agar bekerja lebih maksimal dalam proses pemulihan. Ia menegaskan bahwa rakyat sudah tidak sanggup jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk membersihkan rumah, membangun kembali permukiman, maupun memulihkan pertanian dan infrastruktur yang rusak.
Kondisi serupa juga terlihat di Kota Kuala Simpang. Aktivitas pertokoan belum berjalan normal karena lumpur masih menggenangi jalanan. Warga berupaya membersihkan rumah masing-masing, namun terkendala ketersediaan air bersih. Kantor-kantor pemerintahan pun masih berada dalam kondisi yang sama dengan rumah penduduk, sementara kampung-kampung di sekitarnya dilaporkan hampir seluruhnya terdampak banjir.
Hingga Rabu (17/12/2025), masyarakat di wilayah perbatasan Langkat dan Aceh Tamiang masih membersihkan lumpur tanpa dukungan air bersih dan listrik. Hujan kembali turun sejak dini hari, sementara listrik belum menyala, sehingga semakin menyulitkan penanganan darurat dan komunikasi warga.
SPI menegaskan, kehadiran negara secara penuh dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat bangkit dan memulihkan kehidupan pascabencana. (Sirana.id)
Baca juga: Banjir Sumatera Bukti Krisis Iklim dan Perusakan Hutan Tak Bisa Diabaikan Lagi
