Tenggarong – Perjuangan melindungi perempuan dan anak mesti terus diupayakan. Sebab, anak dan perempuan masih menjadi kelompok yang kerap menjadi korban kekerasan. Salah satu cara memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan adalah support system dan kemudahan korban untuk melapor.
Di Kutai Kartanegara, selama 2024 ini, sudah lebih seratus laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kutai Kartanegara yang terekam dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA).
Keterlibatan pemerintah dengan pengarusutamaan gender dalam tiap programnya jadi kunci untuk melindungi perempuan dan anak. Seperti pembentukan satgas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kukar yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat, 1 November 2024. Plt Kepala DP3A Kukar Hero Suprayetno pun menegaskan pembentukan satgas ini adalah upaya untuk melindungi perempuan dan anak.
“Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, dimana perempuan dan anak paling banyak menjadi korbannya. Maka dari itu untuk mencegah dan memberikan penanganan TPPO dari hulu sampai hilir memerlukan kerja bersama yang harmonis dan sinergis dari pihak terkait, mulai dari keluarga, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah atau instansi mulai di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten,” kata dia.
Selain pembentukan Satgas TPPO, Kutai Kartanegara telah memiliki proyek untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Desa Sumber Sari, Loa Kulu pun kini menjadi salah satu desa pilot project untuk program ini. Hal ini adalah upaya menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak di wilayah Kukar.
Desa Sumber Sari dipilih sebagai lokasi replikasi karena sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengadopsi program desa ramah gender di dua kabupaten, yaitu Berau dan Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun 2023.
Maka 2024 ini, Kabupaten Kukar juga bergabung dalam program ini, menambah jumlah desa yang mendapatkan dukungan khusus dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Melalui sosialisasi dan pelatihan, diharapkan desa-desa ini akan mampu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat mereka, serta menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kutai Kartanegara. (Advertorial/Diskominfo Kukar)