JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot mengungkapkan bahwa untuk memenuhi ketersediaan energi nasional pemerintah bakal menggunakan substitusi dari energi dan bioenergi.
Yuliot mengambil contoh seperti LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.
“Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi,” tutur Yuliot usai meresmikan BBM Satu Harga Klaster Papua dan Maluku, di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10).
Yuliot menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar, sehingga itu bisa dijadikan peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Indonesia bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.
Di sisi lain, sudah ada beberapa perusahaan batu bara yang akan memulai proyek gasifikasi batu bara ini. DI Kaltim salah satunya adalah Kaltim Prima Coal. Perusahaan batu bara raksasa ini telah mendapat restu pemerintah untuk memulai proyeknya. Mereka telah merancang Gasifikasi batu bara kepada metanol (coal to methanol), tetapi berpotensi berubah menjadi amonia. Kapasitas Produk PNT: 1,8 juta ton/tahun methanol dan akan mulai produksi sekitar 2025.
Sementara itu, Yuliot menambahkan bahwa upaya lain pemerintah adalah dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi, untuk mengejar ketersediaan energi dalam negeri agar tercukupi.
Sedangkan, dari sektor energi terbarukan, Yuliot menyebutkan akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100, dimana sejak Agustus Tahun 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, dengan pencampuran 35% Bbodiesel ke dalam solar.
“Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan,” tandasnya.
Terkait ketersediaan bahan baku dalam program biodiesel, Yuliot menyebutkan bahwa hal tersebut sudah dibahas bersama stakeholder terkait. “kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalo untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian,” pungkasnya (sirana.id)
