Tenggarong – Menyambut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan berbagai persiapan matang. Hal ini terlihat dari arahan tegas Sekretaris Daerah Sunggono dalam rapat persiapan pemeriksaan LKPD 2024 yang digelar Senin (10/4/2025).
Sunggono menyatakan bahwa pemeriksaan kali ini mendapat perhatian khusus mengingat besarnya anggaran yang dikelola Pemkab Kukar pada tahun 2024. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh kepala OPD dan camat tersebut, Sekda meminta semua pihak terkait untuk bekerja ekstra selama masa pemeriksaan. “Bagi camat yang wilayahnya luas, segera tunjuk pejabat yang benar-benar memahami administrasi keuangan untuk mendampingi tim pemeriksa,” pesan Sunggono.
Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah, melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan BPK dan berbagai OPD terkait. “Kami sudah mempersiapkan semua dokumen pendukung yang diperlukan untuk memudahkan kerja tim pemeriksa,” kata Heriansyah.
Ketua Tim Pemeriksa BPK Kaltim, Hadianto Dedi Setiawan, mengapresiasi kesiapan Pemkab Kukar. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan selama 30 hari ke depan akan fokus pada tiga hal utama. Pertama, memverifikasi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kedua, mengevaluasi kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Ketiga, menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah daerah.
“Target kami adalah memastikan kewajaran penyajian saldo akun per akhir tahun 2024,” jelas Hadianto. Ia menambahkan bahwa kerja sama yang baik dari jajaran Pemkab Kukar sangat penting untuk kelancaran proses pemeriksaan.
Sunggono kembali menegaskan agar semua OPD segera merespons jika ada temuan selama pemeriksaan. “Segera lakukan klarifikasi, jangan ditunda-tunda. Ini penting untuk memastikan laporan akhir benar-benar akurat,” tegas Sekda.
Persiapan yang matang ini diharapkan dapat menghasilkan pemeriksaan yang lancar dan berkualitas, sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang. Rapat ditutup dengan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk memastikan semua dokumen siap diperiksa oleh tim BPK. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
