Jakarta – Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pun siap mendukung arah kebijakan program Pemerintah Pusat ini.
Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto pun memaparkan Presiden Prabowo telah membahas tentang beberapa kebijakan yang perlu diketahui dan perlu perhatian pemerintah daerah. Seperti kebocoran anggaran, kebocoran karena ilegal mining dan kebocoran karena judi online dan kebocoran karena ekspor devisa.
“Dalam pemerintahan Presiden Prabowo akan memperbaiki ini semua. Bagaimana semua kebijakan ini akan menjadi kebijakan pro rakyat. Konteks di Kukar sendiri ada dua hal yang sempat disorot. Seperti, kerugian karena adanya ilegal mining dan adanya perusahaan–perusahaan sawit yang tidak melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dan itu termasuk kebijakan yang harus diperbaiki,” kata Bambang pada Kamis (7/11/2024).
Maka dari itu, hal ini menjadi perhatian pemerintah Kukar. Apalagi dampak kebocoran itu tidak hanya masalah hilangnya sumber pendapatan negara atau aturan yang dilanggar. Tetapi juga dampak lain. Misalnya soal tambang ilegal, bagaimana hal ini berdampak pada lingkungan dan risiko kecelakaan yang menimpa pekerjanya maupun masyarakat di sekitar tambang ilegal tersebut. Isu kemitraan sawit dengan masyarakat juga penting. Sebab, ketika sebuah usaha berdiri hal itu sedikit banyak akan berdampak pada masyarakat sekitarnya. Jangan sampai praktik-praktik masyarakat tidak sejahtera di sekitar perusahaan masih terus terjadi. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
