Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai ASN Berakhlak, dengan harapan seluruh aparatur sipil negara dapat bekerja lebih profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat secara maksimal. Langkah ini didukung dengan penyusunan roadmap sebagai panduan implementasi berkelanjutan.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menegaskan bahwa komitmen ini harus dijalankan secara nyata, bukan hanya sebatas administratif. Peran pimpinan di setiap level menjadi kunci keberhasilan agar nilai-nilai ini benar-benar tercermin dalam kinerja sehari-hari. Salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Kukar, yang diterapkan di seluruh OPD sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN yang lebih baik.
Selain itu, upaya efisiensi anggaran menjadi perhatian utama. Seluruh program dan kegiatan belanja dalam APBD 2025 akan disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan target rasionalisasi anggaran yang lebih efektif dan tepat guna. Pemkab Kukar memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat jalannya program, melainkan justru mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar lebih berdampak bagi masyarakat.
Dalam proses efisiensi ini, Pemkab Kukar juga menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dan komunikasi intensif dengan DPRD guna memastikan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku. Penyelarasan ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas ASN juga menjadi fokus utama. Tidak hanya melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga dengan membangun budaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan nilai-nilai berakhlak secara konsisten, diharapkan pelayanan publik di Kukar semakin berkualitas dan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.
Langkah-langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemkab Kukar optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, ASN, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkelanjutan. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
