Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Akhmad Taufik Hidayat, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan implementasi program 3 juta rumah. Rakor ini dilaksanakan secara virtual dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (17/3/2025).
Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan dihadiri oleh beberapa menteri serta direktur jenderal terkait. Acara ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas PU Wiyono, Kepala Dinas DLHK Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam paparannya meminta pemerintah daerah untuk mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi program 3 juta rumah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi yang jelas dari kepala daerah agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak. Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai. “Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 10 Februari lalu. Program ini ditargetkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Menkes menyebutkan ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG. “Model pertama dilakukan pada saat ulang tahun seseorang di puskesmas, sedangkan model kedua dilaksanakan untuk anak-anak usia sekolah pada saat ajaran baru di sekitar 230 ribu sekolah,” ujar Budi.
Setelah mengikuti rakor, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat menyatakan bahwa Pemkab Kukar siap mendukung semua program yang disampaikan dalam rakor, termasuk PKG dan program 3 juta rumah. Terkait PKG, Taufik menjelaskan bahwa Pemkab Kukar akan melakukan percepatan pelaksanaan program ini dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tersedia. Selain itu, Pemkab Kukar juga akan melakukan peninjauan ke puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya untuk memastikan pelaksanaan PKG berjalan lancar.
“Kami diarahkan untuk memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas dengan memanfaatkan APBD dan DAK yang sudah ada. Selain itu, kami juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar persentase partisipasi masyarakat meningkat,” ujar Taufik.
Sementara itu, terkait program 3 juta rumah bersubsidi, Taufik menyatakan bahwa Pemkab Kukar akan menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah pusat. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menginventarisir tanah atau lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah bersubsidi. “Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini,” tegasnya.
Dukungan Pemkab Kukar terhadap program-program prioritas nasional ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan perumahan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kukar. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
