Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Jumat (29/11) di Hotel Mercure, Samarinda. Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan simbolis KKPD dari Bankaltimtara kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kukar, Sukotjo.
Sekretaris Daerah Kukar, dalam sambutannya, menyatakan bahwa perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar semakin termotivasi dengan program Kukar Idaman, salah satunya Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA). Program ini mendorong respons positif terhadap kebijakan digitalisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
KKPD diluncurkan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan KKPD, pemerintah daerah berharap dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat, serta mendorong pergeseran transaksi keuangan dari sistem tunai menuju sistem non-tunai (cashless).
Menurut Sekda, penggunaan KKPD memiliki berbagai tujuan strategis, termasuk meningkatkan efisiensi biaya administrasi, memperkuat keamanan transaksi, serta mengurangi potensi fraud yang biasa terjadi dalam transaksi tunai. KKPD juga diharapkan dapat mempermudah pejabat pelaksana APBD dalam melakukan belanja barang/jasa secara elektronik, serta mendukung percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
“Implementasi KKPD ini juga menjadi bagian dari penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah,” kata Sekda dalam sambutannya.
Dalam penerapannya, pemerintah daerah diharuskan menggunakan KKPD untuk minimal 40 persen dari Uang Persediaan (UP) dalam pembayaran pengadaan barang/jasa, dengan prioritas pada produk dalam negeri. Selain itu, penggunaan KKPD menjadi prasyarat dalam evaluasi rancangan peraturan daerah terkait APBD tahun anggaran 2024. Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh langkah ini dan mendorong pemda untuk secara aktif menggunakan KKPD serta melakukan evaluasi dan monitoring implementasinya. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
