Jakarta – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahyani Fadianur Diani, menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama MPR RI di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Kegiatan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” ini dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, serta bupati/wali kota se-Indonesia.
Dalam laporannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa sarasehan ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika geopolitik global. “Kita perlu membangun ketahanan bangsa dengan berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara,” ujarnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sambutannya menyoroti pentingnya Pancasila sebagai pondasi moral bangsa. “Di tengah arus globalisasi dan polarisasi dunia, Pancasila harus tetap menjadi kompas yang menjaga persatuan Indonesia. Tanpa Pancasila, kita bukan hanya kehilangan identitas, tetapi juga masa depan,” tegasnya.
Materi Strategis dan Relevansi bagi Daerah
Sarasehan menghadirkan pembahasan mendalam seputar:
- Tantangan geopolitik dunia dan peluang Indonesia
- Kebijakan keamanan nasional dan luar negeri
- Dampak disrupsi global terhadap ekonomi Indonesia
- Pergeseran geopolitik dan kebijakan moneter
Ahyani Fadianur Diani, usai mengikuti acara, menyampaikan apresiasinya terhadap sarasehan ini. “Kami akan menindaklanjuti dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di Kukar, sekaligus memperkuat sinergi antardaerah untuk menjaga persatuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemahaman tentang geopolitik dan ketahanan ideologi penting bagi daerah dalam merespons perubahan global. “Dengan Pancasila sebagai panduan, kita bisa membangun ketangguhan daerah tanpa kehilangan jati diri bangsa.”
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kukar akan mengintegrasikan hasil sarasehan ke dalam kebijakan pembangunan, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan sosial berbasis nilai Pancasila. “Ini momentum untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi kebangsaan,” pungkas Ahyani. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
