Kukar – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tujuan studi banding Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bontang terkait pelaksanaan program Kredit Kukar Idaman (KKI), sebuah inovasi kredit usaha mikro tanpa bunga (0%). Program ini telah menjadi model keberhasilan dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kukar. Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu, 20 November 2024, di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Rombongan TPAKD Bontang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Lukman, yang didampingi sejumlah pejabat terkait. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Asisten III Pemkab Kukar, H. Dafip Haryanto, bersama Kepala Bagian Perekonomian, Haryo Martani. Dalam sambutannya, Dafip menyatakan apresiasinya atas minat Pemkot Bontang untuk mempelajari program yang bertujuan memberdayakan UMKM dan mendorong ekonomi daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Program Kredit Kukar Idaman memang dirancang untuk memberikan solusi nyata bagi pelaku UMKM agar dapat mengakses pembiayaan tanpa beban bunga. Dengan demikian, mereka dapat berkembang secara lebih mandiri,” ujar Dafip.
Program KKI merupakan salah satu upaya Pemkab Kukar untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan skema tanpa bunga, pelaku usaha mikro dapat mengakses pinjaman modal dengan lebih mudah, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing.
Kunjungan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman bagi kedua daerah. Pemkot Bontang berharap dapat mengadopsi program serupa untuk memperkuat ekonomi mikro di wilayahnya. H. Lukman menyampaikan, “Kami melihat program ini sangat inspiratif dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di Bontang. Kami berharap kunjungan ini menjadi langkah awal untuk merealisasikan kebijakan serupa di kota kami.”
Melalui diskusi yang berlangsung, rombongan Pemkot Bontang mendapat pemaparan terkait mekanisme KKI, mulai dari seleksi penerima manfaat hingga evaluasi dampak program. Studi banding ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keuangan yang inklusif. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
