Tenggarong – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono mengatakan, tahun ini pertama kalinya Kukar akan membuat laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data dari SIPD. Dia pun mengharapkan tidak ada gangguan system yang menyebabkan laporan keuangan Pemkab Kukar terganggu.
Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar menggelar penguatan kapasitas Pejabat penatausahaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan laporan keuangan berbasis aktual dengan aplikasi Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pada Sabtu ( 9/11 ).
Acara ini diikuti 59 organisasi perangkat daerah terdiri dari 56 SKPD dan tiga rumah sakit di Kutai Kartanegara.
Kegiatan yang digelar BPKAD ini diharap bisa meminimalisasi, mengantisipasi serta menginvestigasi risiko yang terjadi. Sehingga target untuk bisa menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD sampai akhir Maret 2025 dapat tercapai.
“Dikarenakan anggaran Pemkab Kukar sangat banyak. Sedangkan penyerapan anggaran hingga saat ini masih perlu percepatan kita, dan fungsi peran PPK untuk menatausahakan administrasi keuangannya. Khususnya yang berhubungan dengan berbasis SIPD sangat perlu didorong kompetensinya. Sehingga bisa sesuai dengan yang diharapkan,” jelasnya.
Sunggono juga berharap kepada OPD semua mempunyai pemahaman yang sama terkait pentingnya untuk menatausahakan, melakukan percepatan terhadap anggaran yang sudah ada. Karena anggaran itu memang harus segera direalisasikan sebab berkenaan dengan kebutuhan masyarakat.
“Disamping mengupayakan percepatan realisasi anggaran juga mentausahakan yang benar dan yang terpenting harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Sunggono. (Advertorial/Diskominfo Kukar)
