TENGGARONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kualitas kader posyandu meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga mutu layanan kesehatan dasar, khususnya bagi balita, remaja, dan lansia.
Saat ini, terdapat 819 posyandu aktif di Kukar, tersebar di desa, kelurahan, dan kawasan binaan perusahaan. Masing-masing posyandu rata-rata memiliki lima kader, namun belum seluruhnya mengikuti pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa dari lima kader yang tersedia di setiap posyandu, rata-rata baru tiga orang yang telah mengikuti pelatihan resmi.
“Dua kader lainnya belum sempat ikut pelatihan karena keterbatasan anggaran. Tahun ini kemungkinan besar belum bisa dilakukan pelatihan untuk semua,” ujarnya, Senin (12/5/2025).
Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan pelatihan secara menyeluruh bila anggaran daerah kembali stabil. Ia menegaskan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama pada pemantauan tumbuh kembang balita.
“Pelayanan balita cukup kompleks—mulai dari edukasi, pencatatan pertumbuhan, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, hingga stimulasi bicara. Ini semua butuh keterampilan yang harus diasah lewat pelatihan,” jelasnya.
Tak hanya untuk balita, posyandu di Kukar kini juga melayani remaja dan lansia. Untuk dua kelompok ini, DPMD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan mengintegrasikan kader yang sudah ada sebagai pendamping.
Sebagai bentuk dukungan, honorarium seluruh kader—baik yang bertugas untuk balita maupun lansia—tetap dibayarkan melalui DPMD dan disalurkan ke desa masing-masing.
“Kami berusaha memastikan pelayanan tetap optimal meskipun kondisi fiskal belum ideal,” tutup Arianto. (Adv/DPMD Kukar)
