Pemerintah Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pusat pendidikan dan kawasan swasembada pangan, sesuai dengan master plan yang ditetapkan oleh Bappeda Kukar. Keberadaan Sekolah Polisi Negara (SPN) di desa ini menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi tersebut.
Selain sektor pendidikan, Desa Margahayu juga memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Desa Margahayu, Rusdi, mengungkapkan bahwa desanya memiliki lahan sawah produktif seluas kurang lebih 400 hektare yang aktif menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan wilayah sekitar. “Margahayu tidak hanya ditetapkan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai sentra pangan,” ujarnya.
Namun, tantangan muncul ketika pihak Perkebunan Agung Makmur (BDA) mengajukan permohonan untuk memanfaatkan lahan seluas 173 hektare di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang saat ini telah digarap oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Rusdi menyatakan kekhawatirannya bahwa alih fungsi lahan tersebut menjadi kebun sawit akan berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan desa.
“Jika 173 hektare lahan produktif dialihfungsikan, kontribusi Margahayu dalam program swasembada pangan akan berkurang drastis,” tegas Rusdi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah meminta bantuan Dinas Perkebunan untuk memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat. Harapannya, perusahaan dapat menjadikan masyarakat sebagai mitra binaan而不是 mengambil alih lahan, sehingga petani lokal dapat terus berproduksi.
Rusdi menegaskan bahwa pemerintah desa membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan, asalkan keberlanjutan fungsi lahan sebagai sumber pangan tetap terjaga. “Kami tidak menolak investasi, tetapi harus ada kemitraan yang berpihak pada masyarakat lokal dan menjaga ketahanan pangan,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Desa Margahayu berupaya menyeimbangkan antara pembangunan sektor pendidikan, pelestarian lahan pertanian, dan kerja sama dengan pihak swasta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (Adv/DPMD Kukar)
