TENGGARONG — Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) bekerja sama dengan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk melakukan pendampingan desa wisata tahun 2025.
Salah satu desa yang terpilih untuk mendapatkan pendampingan secara intensif hingga akhir tahun adalah Desa Kersik. Kegiatan pendampingan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat serta kelembagaan desa dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki.
Ketua Program Pendampingan Desa Wisata, M. Fauzan Noor, yang juga merupakan akademisi, menyampaikan kegiatan ini menunjukkan perhatian serius Pemkab Kukar terhadap pengembangan pariwisata. Menurutnya, strategi ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penggerakan ekonomi lokal.
“Pendampingan ini menjadi wujud konkret peran pemerintah dalam mendorong transformasi kepariwisataan di tingkat desa. Masyarakat diberdayakan dan dilibatkan langsung sebagai penggerak utamanya,” ucapnya.
Rangkaian kegiatan pendampingan tahun ini mencakup sepuluh tema utama yang dirancang secara komprehensif. Beberapa topik yang akan dibahas meliputi manajemen organisasi, tata kelola keuangan, pengolahan kuliner berbahan lokal, pengelolaan homestay, praktik pemanduan wisata, pelatihan public speaking, desain kemasan produk UMKM, serta strategi promosi digital. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, termasuk Pokdarwis, Karang Taruna, Koperasi Merah Putih, dan pelaku UMKM lokal.
Pertemuan awal kegiatan dibuka dengan sesi materi bertema “Tata Kelola Kelembagaan Pengembangan Desa Wisata”, yang disampaikan oleh Dini Zulfiani, dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unmul. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya sinergi antar kelompok dalam pembangunan desa wisata.
“Desa wisata tidak akan maju hanya karena satu kelompok yang hebat, melainkan karena kolaborasi seluruh elemen yang berjalan beriringan,” ujarnya.
Ia juga menyebut pemerintah desa, BPD, Pokdarwis, BUMDes, koperasi, kelompok tani, PKK, Karang Taruna, LPM, hingga RT harus memiliki arah yang sama. Visi dan misi dari masing-masing lembaga perlu diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa agar langkah-langkah yang diambil dapat terukur dan berkelanjutan.
Sebagai referensi, disajikan pula contoh program kerja dari tiga desa wisata yang telah didampingi pada tahun sebelumnya. Para peserta terlihat antusias mengikuti presentasi dan terlibat aktif dalam sesi diskusi, dengan berbagai pertanyaan dan gagasan yang muncul.
Di penghujung sesi, peserta diminta mulai menyusun rencana kerja masing-masing dengan menggunakan template yang telah disiapkan oleh tim pendamping. Mereka diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikannya. Menurutnya, langkah ini menunjukkan pendampingan tidak hanya bersifat pelatihan sesaat, melainkan harus menghasilkan produk nyata yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan.
“Penyusunan rencana kerja ini menjadi bukti bahwa program ini mengarah pada keberlanjutan. Hasil dari pendampingan harus dapat memperkuat kelembagaan dan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Dispar Kukar berharap program pendampingan dapat meningkatkan kapasitas warga, memperkuat tata kelola desa wisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang baik, Desa Kersik memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kukar,” pungkasnya. (Adv/Dinas Pariwisata Kukar)
