Samarinda – Minimnya perempuan di manajerial koperasi menjadi sorotan. Dari 29,8 juta anggota koperasi di Indonesia, 49 persen di antaranya adalah perempuan. Selain itu, 38 persen karyawan koperasi juga perempuan. Meski demikian, representasi perempuan di posisi manajerial masih perlu ditingkatkan. Data menunjukkan bahwa baru 20 persen perempuan di manajerial koperasi level atas, dan 22 persen di level menengah.
Saat ini, terdapat lebih dari 10 ribu koperasi perempuan yang aktif, terutama di Jawa Timur. Di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) juga banyak koperasi yang didominasi oleh perempuan.
“Jadi seluruh koperasi desa itu akan menjadi motor pergerakan ekonomi di desa, karena itu peran perempuan menjadi semakin penting,” jelas Menteri Koperasi Budi Arie dalam Rakernas X PKK tahun 2025 di Plenary Hall, Convention Center Samarinda, Selasa (8/7/2025).
Dia meyakini adanya Kopdes ini dapat memberikan manfaat pada ibu-ibu di daerah.
Dalam mendukung program pokok PKK, khususnya pengembangan kehidupan berkoperasi, prinsip musyawarah dan keterlibatan seluruh warga menjadi pondasi utama. Pembentukan koperasi dalam lingkup keluarga dan desa didorong agar berangkat dari kesadaran bersama dan kesadaran kolektif, menjunjung tinggi nilai-nilai koperasi seperti gotong royong, tanggung jawab, keterbukaan, dan kejujuran.
Kader PKK bersama kelompok kerja memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembentukan kelompok usaha dan koperasi Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Selain itu, mereka juga bertanggung jawab memastikan kepemimpinan koperasi dijalankan secara baik, transparan, profesional, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.
“Saya berharap ibu-ibu PKK dapat terlibat bersama dalam semua gerakan koperasi karena koperasi ini adalah utang sejarah kita terhadap pendiri bangsa, para pendahulu kita,” tutup Budi (sirana.id)
