Samarinda – Belakangan ini, pemimpin media, content creator, mengalami intimidasi berupa penyebaran data pribadi (doxing). Aksi doxing ini dilakukan sejumlah akun media sosial yang memanfaatkan narator artificial inteligence (AI). Doxing terjadi setelah content creator dan jurnalis media, melakukan kritik terhadap beberapa kinerja pembangunan.
“Praktik doxing adalah bentuk intimidasi yang tak bisa ditolerir. Ini teror terhadap orang-orang yang justru menjalankan fungsinya untuk mengawasi kekuasaan. Ruang digital memang bebas, tapi bukan berarti semua bentuk kekerasan dibenarkan,” tegas Yuda Almerio, Ketua AJI Kota Samarinda dalam diskusi pada Sabtu 18 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa doxing adalah bagian dari kekerasan digital yang mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Dalam era banjir informasi dan algoritma, jurnalis menjadi garda terdepan dalam menyaring disinformasi melalui pelaporan berbasis fakta dan verifikasi.
Data AJI Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, terjadi 91 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan jenis serangan digital—seperti doxing dan peretasan—menjadi salah satu tren yang meningkat signifikan, terutama menjelang tahun politik. Tak terkecuali di Samarinda, yang kasusnya tak hanya soal doxing.
“Sementara di Samarinda ada empat kejadian dalam pantauan kami. Ada doxing, intimidasi siber hingga peretasan web media online,” kata Yuda.
Ketua PWI Kalimantan Timur, Rahman, juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap insan pers. Doxing adalah tindakan pengecut dan terkutuk. Kritik terhadap kekuasaan adalah hal lumrah. Pemerintah memiliki anggaran besar, tentu wajib diawasi.
“Kalau ada konten keliru, tempuhlah mekanisme yang sesuai lewat Dewan Pers, bukan justru meneror jurnalis,” kata Rahman.
Ia juga menekankan pentingnya solidaritas lintas organisasi dan media. Intimidasi terhadap satu jurnalis akan berdampak pada iklim kerja semua insan pers.
“Kita harus bersatu, tak melihat latar organisasi. Demokrasi membutuhkan pers yang kritis dan independen,” lanjutnya.
Senada, Ketua IJTI Kalimantan Timur, Prio Fuji Mustopan, menyatakan bahwa ruang digital semestinya menjadi wadah berbagi informasi dan kritik, bukan arena penyebaran aib.
“Penggunaan teknologi dan AI di media sosial harus diiringi kebijaksanaan. Jejak digital tidak bisa dihapus, dan tindakan doxing merusak iklim demokrasi yang sehat,” ujar Priyo.
AJI Samarinda, IJTI Kalimantan Timur, dan PWI Kaltim yang tergabung dalam Koalisi Pers Kaltim juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis adalah amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan digital, adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak oleh aparat penegak hukum dan platform digital.
Koalisi Pers Kaltim menuntut:
• Aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku doxing dan kekerasan digital terhadap jurnalis.
• Platform digital (media sosial) memperkuat perlindungan data pribadi dan mekanisme pelaporan terhadap konten berbahaya.
• Pemerintah dan lembaga negara menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi dan demokrasi.
• Solidaritas jurnalis dan organisasi media untuk melawan segala bentuk intimidasi, tanpa memandang latar belakang institusi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang digital yang sehat dan menghormati kerja-kerja jurnalistik sebagai fondasi demokrasi,” pungkas Koalisi Pers Kalimantan Timur dalam keterangan tertulisnya. (Sirana.id)
